Foto source: tukangsinyal.wordpress.com

Sangat bijak opini Muhammad Firmansyah di harian serambi indonesia edisi 6 mei 2010 dalam menyikapi permasalahan menjamurnya odong-odong di bandar wisata islami Banda Aceh. Win-win solution yang ditawarkan layak mendapatkan pertimbangan pemerintah kota Banda Aceh yang digawangi oleh Ir. Mawardy Nurdin, M.Eng, Sc.

Bisnis masyarakat kelas bawah dengan pengguna jasa bisnis tersebut dari berbagai level strata ekonomi ini sedikit banyak telah memberikan lapangan kerja baru, betapa tidak setiap odong-odong sekurang-kurangnya akan menampung 2 tenaga kerja, satu sebagai supir dan satu kondektur/kernet.

Lain orang lain pula cara pandangnya, ada sebagaian orang melihat kehadiran odong-odong telah menggangu arus lalulintas karena odong-odong berjalan lambat dan bertubuh panjang. Namun hal ini bisa dicegah dengan mengarahkan rute perjalanan odong-odong pada jalan-jalan yang tidak padat dan larangan beroperasi pada saat-saat jam masuk, istirahat dan pulang kantor. Karena kepadatan lalulintas kota Banda Aceh hanya terjadi 3 kali dalam sehari pada waktu-waktu sebagaimana disebutkan diatas.

Namun berbenturnya waktu saat jam pulang kantor (5 sore) dimana pada jam tersebut para pekerja berpacu menuju rumah untuk menghilangkan lelah namun disisi lain pada jam tersebutlah odong-odong mulai beroprasi, namun hal ini masih bisa dicarikan alternatif lain seperti pada jam 5 sampai dengan 6 sore odong-odong dilarang melintas jalan protokol dan bisa menggunakan jalanan yang tidak ramai seperti jalan Ulee Kareng meunuju bandara Sultan Iskandar Muda trus menuju Lambaro atau alternatif jalan lain.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Provinsi Aceh sebagaimana dilansir harian Serambi Indonesia 24 April 2010 akan melarang odong-odong beroprasi dengan pertimbangan keamanan penggunanya. Ironis, disaat pengguna jasa odong-odong semakin meningkat yang menjadi salah satu alternatif hiburan bagi anak-anak dengan harga murah malah pemerintah ingin menghentikanya. Alasan penghentian bukan tidak ada solusinya, seharusnya pemerintah tidak melarang beroprasinya odong-odong tapi mencari solusi bagaimana odong-odong tetap aman menjadi alternatif hiburan bagi anak-anak pada sore hari.

Yang anehnyanya lagi saat Dishubkominfo menggelar rapat yang dihadiri oleh beberapa unsur pada 23 april 2010 tak satupun perwakilan dari pengusaha odong-odong yang diundang, seharusnya pemerintah bisa mencari solusi yang bisa mejembatani antara keamanan penumpang odong-odong dan keberlangsungan operasional odong-odong. Kita tidak paham bagaimana cara pikir para pemangku kebijakan di negeri ini, alih-alih memberikan solusi, mengajak untuk berdiskusi juga tidak.  Entahlah….